SudutMakassar.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan perlunya penguatan integritas birokrasi dengan pengawasan ketat di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 serta tindak lanjut SPI 2024 yang berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Kamis (28/08/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri Tim KPK RI, Bappenas RI, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Sekretariat Daerah Kota Makassar, seluruh kepala SKPD, serta camat se-Kota Makassar.
Inspektorat Ditempatkan di Setiap SKPD
Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya memastikan pengelolaan uang negara dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Ia mendorong langkah preventif dengan menempatkan personel Inspektorat di setiap SKPD untuk memperkuat fungsi pengawasan sejak awal.
Langkah ini, menurutnya, akan memudahkan proses rekonsiliasi data karena laporan kegiatan dapat tercatat secara berkala di level SKPD.
“Saya bilang ke teman-teman Inspektorat bahwa saya mau menempatkan di setiap OPD satu orang Inspektorat yang akan mengaudit secara berkala,” jelas Munafri.
Tekan Pola Belanja yang Tidak Seimbang
Wali Kota juga menyoroti pola belanja SKPD yang kerap tidak proporsional. Ia menilai adanya kecenderungan membesarkan kegiatan dengan melibatkan vendor atau penyedia jasa berlebihan, meski anggaran relatif kecil.
Praktik tersebut, menurut Munafri, membuka celah terjadinya kongkalikong yang ujungnya hanya berbagi keuntungan tanpa memberi dampak signifikan terhadap kinerja SKPD.
Karena itu, dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), ia meminta agar standar kualitas pekerjaan dijadikan prioritas utama.
Standarisasi PBJ untuk Hasil Berkualitas
Munafri menegaskan, rekanan yang dipilih pemerintah harus benar-benar kompeten. Produk maupun layanan yang diberikan harus berkualitas sehingga hasil belanja pemerintah tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Di PBJ ini saya selalu menyampaikan bahwa standarisasi pekerjaan dan rekanan harus benar-benar berkualitas. Supaya kita juga menghasilkan hasil transaksi yang benar-benar baik,” tegasnya.
Komitmen Pejabat dan Gaya Hidup Sederhana
Selain itu, Munafri mengingatkan agar pejabat tidak mudah membuat komitmen di luar pekerjaan resmi. Komitmen yang tidak jelas, kata dia, sering menjadi penghambat jalannya program karena belum memiliki kepastian hukum maupun anggaran.
“Ini yang menurut saya akan mengganggu kita dalam proses melaksanakan kegiatan,” ujarnya.
Wali Kota juga menyinggung pentingnya gaya hidup sederhana bagi pejabat. Ia menilai sikap berlebihan dalam penampilan dapat memberi dampak buruk karena ditiru bawahan. Bahkan, ia mencontohkan hal sederhana seperti pemilihan sepatu agar tidak menimbulkan kesan kompetisi gaya hidup di lingkungan kerja.
SPI Jadi Momentum Penguatan Integritas
Menutup arahannya, Munafri berharap pelaksanaan SPI dapat menjadi momentum untuk memperkuat integritas birokrasi Kota Makassar.
“Saya berharap survei penilaian integritas ini menjadi hal penting, bahwa kita benar-benar mengelola dan menyelamatkan uang negara untuk kemudian disampaikan kembali kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tandasnya.
