SudutMakassar.id, MAKASSAR — Pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan terbesar kota-kota besar, termasuk Makassar. Volume sampah yang terus meningkat setiap hari menuntut strategi terpadu, mulai dari pengurangan di sumber, penguatan armada pengangkut, hingga inovasi pengolahan ramah lingkungan.
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus melakukan berbagai terobosan untuk memastikan penanganan sampah berjalan efektif dan berkelanjutan, sesuai target Makassar Bebas Sampah 2029.
Rp20 Miliar dari APBD Perubahan untuk Pengadaan Armada
Kepala DLH Makassar, Helmy Budiman, menyampaikan bahwa melalui APBD Perubahan 2025, Pemkot mengalokasikan sekitar Rp20 miliar untuk pengadaan kendaraan dan instrumen pendukung pengelolaan sampah.
Helmy menegaskan, perhatian pemerintah sangat serius terhadap penguatan sistem pengelolaan sampah. Pemkot tidak hanya melakukan peremajaan armada pengangkut, tetapi juga menyiapkan program pendukung skala besar.
“Kami melalui APBD Perubahan akan menambah 50 unit motor pengangkut sampah dan 8 unit mobil kontainer tertutup untuk memperkuat layanan persampahan,” jelas Helmy, Selasa (26/8/2025).
50 Motor dan 8 Mobil Kontainer Perkuat Layanan Persampahan
Motor pengangkut akan ditempatkan di TPS 3R dengan desain khusus agar lebih efektif. Selain itu, kendaraan akan dilengkapi jaring penutup untuk memastikan sampah tidak berterbangan di jalan.
Helmy menegaskan bahwa TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) merupakan pendekatan pengelolaan persampahan berbasis kawasan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah melalui pemberdayaan.
“Dengan armada baru, kita ingin menghadirkan praktik pengangkutan sampah yang lebih bersih dan efisien,” ujarnya.
Eco Enzyme, Biopori, dan Maggot untuk Sampah Organik
Selain armada, DLH menyiapkan 10 ribu eco enzyme, 100 ribu biopori, dan 20 ribu maggot sebagai solusi pengolahan sampah organik. Program ini akan dijalankan masif mulai 2025 hingga 2026 untuk mendukung target Makassar Bebas Sampah 2029.
“Sejalan dengan target 2029, kami menyiapkan langkah strategis mulai dari regulasi, armada, hingga inovasi teknologi ramah lingkungan,” tutur Helmy.
Pengelolaan Sampah dari Hulu hingga Hilir
Helmy menjelaskan bahwa pengelolaan sampah kini diarahkan sesuai mandat pemerintah pusat, terbagi dalam hulu, media, dan hilir.
Di hulu, Pemkot telah menerbitkan Perwali Nomor 13 Tahun 2025 tentang retribusi persampahan dan segera mengeluarkan edaran terkait kewajiban pemilahan sampah rumah tangga.
“Ini menjadi pijakan agar masyarakat ikut berperan aktif sejak dari sumber sampah,” tegas Helmy.
Armada baru akan didistribusikan ke 153 kelurahan dan TPS 3R, bahkan dialokasikan ke kecamatan sesuai kebutuhan.
“Semua ini bagian dari strategi besar menuju Makassar Bebas Sampah. Kami ingin memastikan masyarakat merasakan perubahan nyata, baik dari sisi layanan maupun pengelolaan berbasis lingkungan,” ujarnya.
Integrasi Bank Sampah dan Urban Farming
DLH juga fokus mengaktifkan kembali bank sampah berbasis RT/RW yang terintegrasi dengan program Tanami Tanata dan urban farming.
“Pak Wali menginstruksikan agar RTRW mengolah sampah melalui biopori, eco enzyme, maggot, dan komposter. Semua ini akan kita integrasikan dengan urban farming,” jelas Helmy.
Untuk mendukung target capaian 51,2% pengelolaan sampah pada 2025, DLH menyiapkan 10 ribu komposter rumah tangga, 100 ribu biopori, dan sentra maggot di beberapa kecamatan, seperti Panakkukang.
Penguatan pengelolaan sampah juga menyasar pulau-pulau melalui metode insinerator berstandar lingkungan.
“Target besar kita Makassar Bebas Sampah 2029. Semua upaya ini akan dilakukan masif mulai 2025 hingga 2026,” pungkas Helmy.
