SudutMakassar.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi dari jajaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Makassar Somba Opu di Balai Kota, Selasa (19/8/2025).
Pertemuan ini membahas rencana BRI dalam menghadirkan layanan digital pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Makassar.
BRI Ajukan Integrasi Pembayaran Pajak Daerah Digital
Pemimpin Cabang BRI Somba Opu, Nurdiansyah, menjelaskan pihaknya ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menghadirkan sistem pembayaran PBB dan BPHTB online.
Melalui jaringan BRI, masyarakat cukup memasukkan kode akses yang disediakan tanpa perlu lagi mendatangi kantor pelayanan pajak daerah.
Ia menambahkan, sistem serupa sebelumnya sudah berhasil diterapkan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.
“Kami ingin mengajukan persetujuan akses jaringan untuk pembayaran PBB dan BPHTB di Makassar. Di Sulawesi Selatan, Enrekang sudah lebih dulu menerapkannya. Masyarakat cukup memasukkan kode akses saat membayar,” ujar Nurdiansyah.
Munafri Tekankan Efisiensi dan Kompetisi Layanan Digital
Wali Kota Makassar menyambut positif rencana digitalisasi tersebut. Menurutnya, meski selama ini pembayaran PBB di Kota Makassar sudah berjalan melalui aplikasi PAKINTA’ Bapenda, integrasi dengan pihak bank akan semakin memperkuat layanan publik.
Ia menegaskan, sistem digital ini tidak boleh hanya terbatas pada satu bank. Semakin banyak bank yang terlibat, semakin kompetitif, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Yang penting aksesnya mudah dan tidak rumit. Kalau bisa semua cashless lebih baik. Namun jangan hanya satu bank, harus ada kompetisi, agar masyarakat punya banyak pilihan. Intinya, layanan ini harus simpel dan benar-benar memudahkan,” kata Munafri.
Dorong Peningkatan PAD dan Kepatuhan Wajib Pajak
Munafri berharap inovasi digital ini dapat mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Dengan begitu, target pendapatan asli daerah (PAD) juga semakin tercapai.
Dalam audiensi itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Andi Asminullah, turut mendampingi wali kota. Ia menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) serta Bagian Barang dan Jasa Pemkot Makassar untuk membahas teknis dan keberlanjutan kerja sama.
“Nanti kita jadwalkan pertemuan teknis agar keberlanjutan program ini segera berjalan,” jelas Asminullah.
