SudutMakassar.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memberikan kado istimewa di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2025. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, memastikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2025 tidak mengalami kenaikan.
Kebijakan Pro-Rakyat di Tengah Tekanan Ekonomi
Kepala UPT PBB Bapenda Makassar, Indirwan Dermayasair, menegaskan keputusan ini diambil agar masyarakat tidak terbebani. Pemerintah tetap fokus meningkatkan pendapatan melalui pemutakhiran data wajib pajak, bukan menaikkan tarif.
“Tahun ini tidak ada kenaikan NJOP tanah maupun tarif PBB. Cara kami meningkatkan pendapatan dilakukan dengan memaksimalkan potensi lewat pemutakhiran data,” jelasnya, Minggu (17/8/2025).
Indirwan mencontohkan, lahan kosong yang kemudian terbangun rumah atau gedung akan otomatis masuk dalam basis data baru.
Realisasi PBB Tetap Tumbuh Positif
Meski tanpa kenaikan tarif, realisasi penerimaan PBB tetap meningkat. Pada 2024, Pemkot berhasil mengumpulkan Rp258 miliar, sedangkan target tahun 2025 dipatok Rp275 miliar dalam anggaran perubahan.
“Alhamdulillah, walaupun kenaikannya tidak signifikan, pendapatan perlahan meningkat. Apalagi mendekati jatuh tempo 30 September nanti,” ujarnya.
Indirwan menegaskan, PBB hanya dibayar sekali dalam setahun sehingga beban masyarakat tetap ringan.
PBB Pro-Rakyat, Pemerintah Hadir untuk Masyarakat
Ia menambahkan, ada dua sisi dari kebijakan PBB. Jika dinaikkan, penerimaan meningkat tetapi masyarakat terbebani. Sebaliknya, tidak menaikkan tarif berarti pendapatan tidak melonjak, namun kebijakan ini jauh lebih pro-rakyat.
“Kami tetap konsisten pada pilihan pro masyarakat. Pendapatan tetap bisa dioptimalkan lewat basis data yang lebih akurat,” tegasnya.
Klarifikasi Informasi Wajib Pajak
Indirwan juga meluruskan kabar mengenai wajib pajak yang dipanggil ke kantor Bapenda. Menurutnya, kehadiran warga lebih pada pengecekan peta blok ketimbang urusan pembayaran.
“Kadang posisi tanah berbeda di peta blok. Maka kami minta sertifikat tanah dan keterangan kelurahan sebagai dasar perbaikan data,” jelasnya.
Munafri: Kado Terbaik Adalah Kolaborasi
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri menegaskan bahwa momentum HUT RI ke-80 menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat. Menurutnya, kado terbaik pemerintah bukan hanya kebijakan, tetapi juga wujud nyata kolaborasi erat dengan masyarakat.
“Kado terbaik adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Makassar semakin baik,” ujar Munafri usai mengikuti upacara di Lapangan Karebosi.
Ia menegaskan, persatuan dan gotong royong adalah kunci utama pembangunan kota. Termasuk keputusan tidak menaikkan PBB, yang dinilai sebagai langkah konkret pemerintah dalam melindungi masyarakat dari beban ekonomi tambahan.
