SudutMakassar.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga camat terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serapan anggaran.
Ia menegaskan bahwa setiap program pemerintah kota harus langsung menyentuh masyarakat, menciptakan perubahan nyata, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Untuk itu, dibutuhkan integrasi lintas sektor serta koordinasi yang erat antarperangkat daerah.
“Jangan ada kesan program milik sendiri. Kita semua bekerja untuk satu tujuan: kemajuan Kota Makassar,” ujar Munafri saat membuka Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Balai Kota Makassar, Rabu (13/8/2025).
Delapan OPD Masih Rendah Serapan Anggarannya
Berdasarkan laporan, terdapat:
8 OPD dengan serapan anggaran rendah (di bawah 17%),
22 OPD kategori menengah (17–33%),
21 OPD kategori tinggi (di atas 33%).
Munafri meminta OPD dengan capaian rendah segera melakukan langkah percepatan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan.
“Jangan kejar target tapi lupa hukum. Semua harus sesuai prosedur,” tegasnya.
Perencanaan Matang Kunci Keberhasilan
Menurut Munafri, perencanaan yang matang menjadi kunci sukses serapan dan pelaksanaan program. Dengan perencanaan yang jelas sejak awal tahun, OPD akan memahami arah kerja dan prioritas.
Ia menginstruksikan agar program prioritas dilaporkan secara berkala langsung kepadanya, termasuk jika ada hambatan teknis maupun nonteknis.
“Saya selalu membuka ruang komunikasi. Tidak boleh ada program prioritas yang mandek hanya karena miskomunikasi,” tambahnya.
Tantangan Kota Makassar
Wali Kota Makassar juga mengingatkan berbagai tantangan yang dihadapi kota, seperti pertumbuhan penduduk, tekanan terhadap ruang kota, kebutuhan infrastruktur inklusif, tingginya permintaan layanan publik, dan penciptaan lapangan kerja baru.
Semua tantangan ini, menurutnya, telah diterjemahkan menjadi program berbasis riset data dan aspirasi warga.
“Kita harus menyelesaikan persoalan ini bersama di semua dinas agar menghasilkan pelayanan prima,” pungkasnya.
Target Realisasi Belanja Minimal 85 Persen
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muh. Dakhlan, menambahkan bahwa realisasi belanja hingga 13 Agustus 2025 baru mencapai 31 persen, turun 4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Target tahun ini minimal 85 persen, sama seperti capaian dua tahun lalu. Dakhlan menegaskan, kegiatan yang sudah tidak mungkin dilaksanakan sebaiknya dihapus dari APBD.
“Tiga tahun terakhir kita belum pernah mencapai 90 persen. Saat asistensi anggaran perubahan, berikan kewenangan untuk memotong kegiatan yang tidak bisa dilakukan,” ujarnya.
Pembahasan APBD Perubahan rencananya dimulai pada awal pekan depan. Ia mengingatkan seluruh OPD untuk hadir penuh selama proses berlangsung.
