SudutMakassar.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat strategi kebersihan kota dan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa keberhasilan program Adipura harus dibangun melalui sinergi dari tingkat RT hingga SKPD.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis bersama seluruh SKPD dan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi–Maluku (Pusdal LH SUMA), Dr. Azri Rasul, yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar.
“Kita tidak bisa lagi berjalan dengan ego sektoral. Adipura bukan sekadar seremoni. Ini tentang pembuktian bahwa Makassar bersih, sehat, dan tertata secara nyata,” tegas Munafri.
Wali Kota juga mengungkapkan bahwa saat ini Makassar masuk dalam radar penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Oleh karena itu, seluruh elemen pemerintah dan masyarakat perlu bekerja kolektif dan terukur.
Salah satu program prioritas yang diperkuat adalah “100.000 Biopori untuk Makassar”, yang bertujuan meningkatkan daya resap air dan mengurangi limbah organik sejak dari sumbernya.
“Setiap RT wajib punya biopori, eco enzyme, unit proses, dan budidaya maggot. Ini bagian dari ekosistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat,” kata Munafri.
Selain itu, Pemkot juga mendorong penguatan bank sampah dan TPS3R di seluruh kecamatan, serta keterlibatan aktif penyapu jalan dalam pemeliharaan biopori di jalur utama kota.
Di sektor lain, penataan taman kota juga menjadi fokus melalui skema kerja sama pihak ketiga. Sejumlah taman saat ini telah memasuki tahap desain ulang dengan sistem pengawasan berbasis kinerja.
Pemkot juga akan membenahi jalur pedestrian agar lebih ramah pejalan kaki. Munafri menegaskan bahwa tata kota akan dikembalikan kepada hak publik.
“Pejalan kaki tidak lagi menyesuaikan kendaraan, justru sebaliknya,” jelasnya.
Dalam paparannya, Dr. Azri Rasul dari Pusdal LH SUMA menjelaskan bahwa penilaian Adipura kini berfokus pada tiga sektor: sumber (hulu), pengumpulan (tengah), dan pemrosesan akhir (hilir).
“Kalau hotel, rumah sakit, sekolah atau kawasan industri bisa mengelola sampahnya sendiri, maka tidak menjadi beban TPA. Semua selesai di sumber,” jelas Azri.
Pusdal LH SUMA saat ini telah melakukan identifikasi lapangan bersama kecamatan untuk mendata kapasitas pengelolaan mandiri di tingkat rumah tangga, pelaku usaha, dan sekolah.
Target nasional yang harus dicapai adalah minimal 51,2% sampah dikelola mandiri di hulu, baik melalui TPS3R, kompos rumah tangga, maggot farming, atau bank sampah.
“Bank sampah, eco enzyme, e-Proses kantor harus tercatat dan dikalkulasi. Ini penentu posisi kota dalam evaluasi Adipura,” tutup Azri.
Pemkot Makassar optimis bahwa dengan kolaborasi lintas sektor dan komitmen warga, kota ini bisa menjadi model nasional pengelolaan sampah mandiri, sekaligus mendorong budaya bersih yang berkelanjutan.
