SudutMakassar.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya reformasi manajerial dan percepatan digitalisasi di tubuh PT BPR Kota Makassar Perseroda. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Senin (28/7/2025).
“Ke depan, saya berharap BPR dapat meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar,” tegas Munafri.
Menurutnya, posisi PT BPR sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan hanya sekadar menjalankan fungsi bisnis, tetapi harus berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Atas nama Pemerintah Kota, saya berharap perusahaan ini berjalan sebagai instrumen strategis, bukan sekadar entitas bisnis semata,” ujarnya.
Munafri menyoroti sejumlah aspek krusial, seperti penyempurnaan struktur organisasi, peningkatan kapasitas SDM, serta dorongan terhadap transformasi digital.
Ia menyebutkan bahwa selama ini kinerja PT BPR belum optimal karena struktur direksi dan dewan pengawas yang belum lengkap. Oleh karena itu, pemerintah akan memberi perhatian serius terhadap aspek kelembagaan perusahaan.
“Penguatan SDM perlu menjadi prioritas. Jika tidak dibenahi, ini bisa menghambat kinerja perusahaan ke depan,” jelasnya.
Selain itu, ia mendorong jajaran direksi agar segera menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk menjadikan BPR sebagai BUMD yang adaptif dan inovatif.
“Direksi harus siap menghadapi era digital agar tidak tertinggal,” tambah Munafri.
Menutup arahannya, Munafri meminta agar jajaran direksi segera merumuskan strategi konkret untuk memperkuat kinerja dan memperluas manfaat perusahaan bagi pemerintah kota.
“Edukasi ini harus menjadi pijakan dalam merumuskan strategi yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kontribusi nyata terhadap PAD,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT BPR Kota Makassar Perseroda, Ir. Qurani Masiga, memaparkan laporan pertanggungjawaban kinerja perusahaan tahun buku 2024.
“Kami telah menyampaikan laporan yang telah diaudit, beserta usulan strategis pengelolaan dan kebijakan pemegang saham,” ujar Qurani.
Qurani menyebutkan, total aset BPR tahun 2024 mencapai Rp25,947 miliar, atau 199,9% dari target Rencana Kerja Perusahaan (RKP). Pendapatan operasional tercatat sebesar Rp3,234 miliar, sementara biaya operasional mencapai Rp3,8 miliar.
“Laba buku tahun 2024 sebesar Rp225 juta. Angka ini menjadi dasar pembahasan laba bersih setelah pajak,” jelasnya.
RUPS juga mengagendakan pembahasan mengenai penyempurnaan struktur dewan direksi dan dewan pengawas sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2024, serta evaluasi penghasilan jajaran manajemen.
Rapat turut dihadiri Wali Kota Makassar selaku pimpinan pemegang saham, bersama tim ahli wali kota, yakni Hudli Huduri dan Dara Nasution.
