SudutMakassar.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmennya membangun kota yang inklusif dan produktif melalui kerja sama strategis dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkot Makassar dan BBPVP Makassar, yang turut disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Yassierli, Jumat (25/7/2025), di Kantor BBPVP Makassar.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, turut menghadiri peluncuran program pelatihan berbasis kompetensi serta fasilitasi penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
“Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis untuk membuka akses pelatihan dan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas,” ujar Munafri.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar ingin agar kelompok rentan tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja, termasuk melalui mekanisme PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) di lingkungan pemerintahan.
Munafri juga mencontohkan Makassar Creative Hub (MCH) sebagai pusat pelatihan keterampilan yang sudah melibatkan penyandang disabilitas, termasuk yang mengalami down syndrome, dalam program inkubasi keterampilan.
“Makassar Creative Hub membuktikan bahwa kita bisa mengakomodasi kebutuhan disabilitas untuk berkontribusi secara produktif,” ungkapnya.
Langkah ini sejalan dengan program nasional untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI.
“Kita tidak bisa kerja sendiri. Kolaborasi adalah kunci menghadapi tantangan global—baik itu otomatisasi, transisi energi, hingga AI,” ujar Yassierli dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa BBPVP Makassar akan dikembangkan sebagai pusat vokasi dan inovasi nasional dengan pendekatan pelatihan enam bulan untuk kompetensi tingkat menengah.
Empat strategi utama yang disampaikan Menaker mencakup:
- Penguatan SDM dalam hilirisasi dan koperasi.
- Penempatan tenaga kerja luar negeri secara aman dan terstruktur.
- Kemitraan dengan industri, termasuk syarat minimal 1% tenaga kerja lokal.
- Pengembangan tenaga kerja mandiri berbasis inovasi.
Yassierli juga menggarisbawahi pentingnya peran Baznas dan donasi publik sebagai model pendanaan alternatif yang dapat memperluas manfaat pelatihan dan program wirausaha.
“Zakat bisa berdampak besar, asal dikelola dengan transparan dan profesional,” tegasnya.
Ia berharap semua balai pelatihan, termasuk BBPVP Makassar, menjadi ruang aman dan produktif bagi semua lapisan masyarakat, termasuk generasi muda dan penyandang disabilitas.
“Kami hadir untuk memastikan semua warga punya akses setara terhadap pekerjaan yang layak,” tutupnya.
