SudutMakassar.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap modernisasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sistem ini merupakan bentuk penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang telah diterapkan di berbagai titik strategis dalam kota.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan dukungannya saat menerima audiensi dari jajaran Satlantas Polrestabes Makassar, yang dipimpin oleh Kasatlantas baru, Kompol Andi Husnaeni, Rabu (23/7) di Balai Kota.
Dalam pertemuan tersebut, Kompol Husnaeni memaparkan perkembangan ETLE di Makassar, termasuk tantangan teknis seperti keterbatasan konektivitas jaringan dan usia perangkat kamera yang sudah tidak optimal.
“Saat ini terdapat 20 titik ETLE aktif. Namun, beberapa di antaranya memerlukan peremajaan agar penegakan hukum bisa lebih akurat dan efisien,” jelas Kompol Husnaeni.
Pelanggaran lalu lintas yang paling sering terekam ETLE adalah penggunaan ponsel saat berkendara dan tidak memakai sabuk pengaman. Ke depan, sistem ini juga akan ditingkatkan untuk mendeteksi pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, dan kendaraan yang belum membayar pajak.
“Kami juga telah mengembangkan alat yang bisa membaca plat nomor dan mendeteksi kendaraan yang menunggak pajak. Data ini kemudian dikonfirmasi melalui surat resmi yang dikirim lewat Kantor Pos,” tambahnya.
Pemkot Makassar Siap Sinergi
Wali Kota Munafri menyambut baik permintaan peremajaan sistem dan menegaskan kesiapan Pemkot untuk berkolaborasi.
“Kami akan koordinasikan kebutuhan infrastruktur dengan Diskominfo. Sistem ETLE bukan hanya alat penindakan, tapi juga alat edukasi agar masyarakat lebih sadar dalam berlalu lintas,” ujar Munafri.
Menurutnya, Pemkot Makassar juga akan memperluas cakupan pengawasan dengan mengintegrasikan CCTV di lorong-lorong dan memanfaatkan teknologi cloud agar lebih efisien, fleksibel, dan hemat ruang.
“Kami ingin sistem ini tak hanya canggih, tapi juga efisien dan menyeluruh. Cloud system bisa menjadi solusi untuk pemantauan skala luas tanpa harus menyita banyak ruang fisik,” terangnya.
Integrasi Data dan Pendapatan Daerah
Selain fungsi keamanan, teknologi ini akan mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mendeteksi kendaraan yang belum membayar pajak. Integrasi antara data ETLE dan Bapenda akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan dan mendukung pendapatan daerah.
“CCTV yang terhubung cloud dapat membaca nomor kendaraan dan memverifikasi status pajaknya. Ini tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi daerah,” jelas Munafri.
Ia menegaskan, sistem ETLE dan pengawasan digital harus berjalan dengan tepat sasaran, demi kenyamanan dan keselamatan seluruh warga kota.
“Kami ingin sistem ini selesai dengan tuntas. Bukan hanya teknologinya yang mutakhir, tapi cara kerjanya juga harus efisien dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya.