SudutMakassar.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras dari pemerintah pusat melalui Perum Bulog kepada 40.727 penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah kota. Total alokasi bantuan mencapai 800 ton untuk jatah dua bulan distribusi.
Penyaluran tahap awal dipusatkan di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Selasa (22/7/2025), yang turut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
“Di Daya tercatat ada 274 penerima dengan total 5.480 kilogram beras. Masing-masing keluarga mendapatkan 20 kilogram untuk dua bulan atau 10 kilogram per bulan,” terang Munafri.
Ia menekankan bahwa program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya di tengah fluktuasi harga bahan pokok. Selain itu, distribusi bantuan dilakukan dengan memperhatikan akurasi dan validasi data agar tidak terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Seluruh data penerima diperoleh dari Kementerian Sosial dan telah melalui proses verifikasi ketat. Pemkot juga menerapkan sistem pengawasan ganda di lapangan guna memastikan bantuan benar-benar sampai ke warga yang berhak.
“Kami terapkan sistem double check di lapangan agar tidak ada celah penyalahgunaan,” tegas Munafri.
Pemkot Makassar berkomitmen untuk terus mengawal proses distribusi agar berjalan adil dan merata. Munafri pun menyampaikan apresiasinya atas sinergi antara pemerintah pusat, Bulog, dan jajaran Pemkot Makassar dalam menjaga ketahanan pangan warga.
Soal kualitas, beras yang disalurkan berasal dari stok Bulog dengan mutu yang telah diseleksi, sehingga warga menerima bantuan pangan yang layak konsumsi.
“Bantuan ini sangat berarti dalam mengurangi pengeluaran rumah tangga, sehingga pendapatan masyarakat dapat dialokasikan ke kebutuhan penting lainnya,” imbuhnya.
Munafri juga kembali menegaskan bahwa data penerima manfaat berasal dari sumber nasional yang valid. Ia menyebut validasi data menjadi hal utama dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kita tidak ingin bantuan justru menimbulkan polemik. Maka, data harus tervalidasi dengan ketat,” tandasnya.
Menurut Munafri, bantuan beras ini menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Setiap bulan, masyarakat bisa mengalihkan uang belanja beras ke kebutuhan lain. Ini penting agar daya beli tetap terjaga,” tutupnya.
