SudutMakassar.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyelesaikan pendataan 62.538 Kepala Keluarga (KK) sebagai calon penerima pembebasan iuran sampah. Program ini menjadi realisasi janji politik Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Program pembebasan ini menyasar warga berpenghasilan rendah. Kriteria penerima berdasarkan daya listrik rumah tangga 450 VA hingga 900 VA bersubsidi. Validasi data dilakukan secara ketat agar program tepat sasaran.
“Pendataan telah rampung. Kami siap melaksanakan uji coba dan segera mengimplementasikan penuh program ini bulan Juli,” kata Kepala DLH Makassar, Dr. Helmy Budiman, usai rapat koordinasi di Kantor DLH, Senin (7/7/2025).
Rapat ini dihadiri camat se-Kota Makassar, sekcam, kepala seksi kebersihan, serta tim ahli seperti Prof. Dr. Batara Surya dan Dr. Muhammad Idris.
Helmy menegaskan, kebijakan ini mengacu pada Perwali Nomor 13 Tahun 2025 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Ia menyebut, pelaksanaan uji coba sudah berjalan di sejumlah kecamatan, sementara implementasi penuh ditargetkan akhir Juli.
“Kita upayakan pelaksanaan penuh bisa tercapai 100 persen. Tahapan ini juga didukung Perwali tambahan tentang tata cara pelaksanaan,” jelasnya.
Perwali tata cara tersebut, lanjut Helmy, tidak bersifat turunan, melainkan peraturan setara yang saling menguatkan dengan Perwali 13/2025.
DLH juga mengidentifikasi wilayah kepulauan, meski saat ini fokus di daratan.
“Data dari pulau menyusul, sebab masih dalam proses identifikasi penerima manfaat,” tambahnya.
Pendataan mengacu pada identitas pemilik meteran listrik. Jika satu rumah dihuni lebih dari satu keluarga, hanya pemilik meteran yang didata sebagai penerima.
Selain pembebasan iuran, DLH juga menggarap dua program lain: Jumat Bersih di seluruh kecamatan dan kampanye Bebas Sampah Plastik di lingkungan kantor Pemkot.
“Gerakan Jumat Bersih memperkuat keterlibatan masyarakat. Sedangkan bebas sampah plastik menyasar perubahan budaya kantor,” tutup Helmy.
