SudutMakassar.id, JAKARTA – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam memberantas mafia pangan. Langkah ini dinilai sebagai upaya penting untuk menciptakan keadilan distribusi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Wakil Ketua Umum PP IPNU, Sulkifli Azis, menyebut bahwa mafia pangan tidak hanya merugikan petani, tetapi juga menyengsarakan kelompok rentan, termasuk pelajar dan keluarganya.
“Persoalan pangan bukan sekadar harga dan distribusi. Ini menyangkut keadilan sosial dan ketahanan nasional. Mafia pangan adalah musuh bersama,” tegas Sulkifli, mahasiswa pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.
Sulkifli yang juga aktivis muda asal Maros, Sulawesi Selatan, mendorong generasi muda terlibat dalam pengawalan kebijakan pangan. Ia mengajak kader IPNU di seluruh Indonesia untuk aktif dalam literasi pangan dan mendukung sistem distribusi yang adil.
“Kader IPNU harus ikut menyuarakan transparansi distribusi pangan, mendukung petani lokal, dan mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak permainan harga,” tambahnya.
PP IPNU menyambut baik pengungkapan praktik penimbunan dan dugaan kartel oleh Kementerian Pertanian. Bagi IPNU, hal ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.
Meski demikian, IPNU mengingatkan agar langkah tersebut tidak berhenti pada aksi sesaat. Pemerintah perlu melanjutkannya dengan regulasi jangka panjang yang berpihak pada petani, nelayan, dan UMKM sebagai garda depan ketahanan pangan nasional.
Sulkifli menekankan bahwa ketahanan pangan adalah bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional. Oleh karena itu, negara harus melibatkan pelajar dan pemuda sebagai agen perubahan dalam pembangunan sistem pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
