SudutMakassar.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus mendorong percepatan transformasi digital melalui penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Langkah ini menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan modern dan inklusif.
Pada Minggu (29/6/2025), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara langsung meresmikan Festival QRIS TAP Sulawesi Selatan yang berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman. Acara ini terselenggara berkat kolaborasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Festival ini mendorong adopsi sistem pembayaran cashless dalam pelayanan publik dan aktivitas ekonomi warga,” kata Munafri yang akrab disapa Appi.
Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kota Makassar sangat serius menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Bahkan, pihaknya mewajibkan seluruh proses pembayaran di lingkup pemerintahan dilakukan secara nontunai.
“Kami sangat tegas dalam hal ini. Semua transaksi di lingkungan Pemkot harus cashless. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga,” tegasnya.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa layanan publik seperti PD Pasar, PD Parkir, terminal, dan PDAM sudah diarahkan untuk mengurangi transaksi tunai. Menurutnya, hal ini sangat penting demi efisiensi dan penghindaran risiko penyimpangan.
“Pembayaran langsung ke petugas harus dihindari. Bukan hanya untuk mencegah fitnah, tetapi juga untuk meminimalkan potensi risiko lainnya,” ujarnya.
Selanjutnya, Munafri menyampaikan rasa syukurnya karena Makassar menjadi kota kedua di Indonesia yang menjadi tuan rumah Festival QRIS TAP. Ia menganggap hal ini sebagai bentuk kepercayaan besar terhadap kesiapan digital kota Makassar.
“Ini kehormatan besar. Kami ingin warga Makassar siap menerima transformasi digital secara menyeluruh,” ucapnya.
Festival QRIS ini juga bertujuan memperluas inklusi keuangan dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Oleh karena itu, Pemkot Makassar akan terus membangun kerja sama dengan Bank Indonesia dan semua pemangku kepentingan.
“Kami ingin digitalisasi ini mendukung retribusi, pajak, dan pendapatan asli daerah. Kami berharap bimbingan terus hadir agar sistem digital semakin kuat,” pungkasnya.
