SudutMakassar.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen melindungi pekerja formal dan informal melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tahun ini, Pemkot menargetkan tambahan 45 ribu peserta untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek sebesar 62 persen.
Program ini menyasar RT/RW, kader posyandu, tenaga keagamaan, hingga tenaga honorer yang aktif di lingkungan masyarakat. Seluruh peserta akan memperoleh perlindungan dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Makassar, I Nyoman Hary Sujana, menyebut kolaborasi dengan Pemkot Makassar sangat intens dan produktif. Saat ini, cakupan perlindungan sudah menyentuh angka 51 persen. Tambahan 45 ribu peserta menjadi prioritas agar target tercapai pada 2025.
“Pak Wali dan Bu Kadisnaker sangat konsisten mendorong ini. Kami optimis gap kepesertaan bisa tertutupi dalam waktu dekat,” jelasnya usai audiensi dengan Wali Kota Munafri Arifuddin di Balai Kota, Senin (16/6/2025).
I Nyoman menambahkan bahwa manfaat program ini sangat nyata, terutama bagi pekerja rentan. Jika peserta meninggal karena kecelakaan kerja, ahli waris akan menerima santunan besar dan beasiswa untuk dua anak hingga kuliah. Jika meninggal karena sebab alami, peserta tetap mendapat santunan sebesar Rp42 juta.
“Program ini memberi rasa aman bagi seluruh pekerja. Saat risiko kerja terjadi, peserta tidak dibebani biaya pengobatan,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dari 35.422 peserta sebelumnya, terdapat 100 orang yang meninggal dunia karena sebab alami. BPJS Ketenagakerjaan tengah memverifikasi data santunan senilai Rp4,2 miliar yang akan diserahkan langsung oleh Wali Kota Makassar.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Makassar, Nielma Palamba, mengungkap bahwa total peserta aktif saat ini mencapai 236.791 orang. Jumlah itu mencakup 11.000 non-ASN, 6.004 RT/RW, serta ribuan pekerja informal lain yang dicover melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
“RT/RW hasil pemilihan tahun ini juga akan langsung didaftarkan. Kami telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial sejak awal,” katanya.
Dengan langkah ini, Pemkot Makassar terus mendorong pemerataan jaminan sosial demi menciptakan kota yang inklusif dan sejahtera.
