SudutMakassar.id, MAKASSAR – Penanganan sampah di Kota Makassar harus dimulai dari hulu. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, saat meninjau langsung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Jumat (30/5/2025).
“TPA seperti ini hanya untuk residu. Jika sampah langsung masuk tanpa pengolahan, maka sistemnya akan kolaps,” ujar Hanif.
Ia menekankan perlunya fasilitas TPS3R, TPST, dan PGU beroperasi maksimal agar dapat menyerap lebih dari 1.300 ton sampah per hari.
Saat ini, TPA Makassar hanya mampu menampung dalam jangka 1–2 tahun ke depan. Tanpa intervensi, persoalan lingkungan akan semakin memburuk. Oleh karena itu, Hanif menyebut pemerintah pusat tengah merampungkan revisi Perpres tentang Waste to Energy yang menyasar 33 kota besar penghasil sampah lebih dari 1.000 ton per hari.
“Kami akan kawal realisasinya lewat pemantauan harian dan bulanan. Tidak ada alasan untuk tidak bergerak,” tegasnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut mendampingi kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah kota. Menurutnya, pengelolaan sampah kini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan peran pihak ketiga dengan tanggung jawab dan insentif yang jelas.
“Tadi kami memantau kondisi TPA. Kami sudah mulai proses capping air lindi dan antisipasi mikroplastik. Tapi Makassar belum punya sistem pengolahan sebelum sampah masuk ke TPA,” ujarnya.
Pemkot Makassar, lanjut Munafri, telah menjalin kerja sama untuk program Waste to Energy (WtE). Ia menyebut akan segera berkoordinasi dengan Kementerian untuk menentukan arah proyek ke depan.
“Kalau proyek ini lanjut, kami siap. Tapi kalau tidak, kami butuh kejelasan agar bisa ambil langkah strategis,” ucapnya.
Ia optimis, jika sistem ini berjalan, Kota Makassar bisa berdampingan secara bijak dengan sampah paling lambat tahun 2028.
