MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir di beberapa titik rawan seperti Blok 10 Antang, BTN Kodam 3 Biringkanaya, dan Jl. AP Pettarani. Oleh sebab itu, Pemkot memperkuat kolaborasi lintas lembaga agar penanganan banjir berjalan efektif.
Pada Senin (19/5/2025), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin pertemuan dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, di Kantor Wali Kota. Munafri menyatakan bahwa Pemkot bekerja sama dengan tim Unhas dan BBWS untuk mengkaji solusi terbaik penanganan banjir.
Pemkot menemukan beberapa opsi, seperti membangun kolam retensi baru dan alur air tambahan untuk mengurangi genangan di Blok 10 Antang. Namun, Pemkot menghadapi tantangan pembebasan lahan yang membutuhkan biaya hingga Rp400 miliar. Sebagai alternatif, Pemkot juga mengkaji relokasi sekitar 400 rumah warga dengan estimasi anggaran serupa.
Selain itu, Pemkot menekankan pentingnya payung hukum untuk menertibkan kanal dan saluran air. Oleh sebab itu, Pemkot menugaskan pembersihan kanal yang mencakup pengerukan sedimen sekaligus penertiban bangunan liar yang menghambat aliran air.
Di sisi lain, Dr. Suryadarma menjelaskan bahwa BBWS mengelola wilayah sungai secara terpadu, termasuk DAS Jeneberang dan DAS Tallo yang berperan besar dalam pengendalian banjir Makassar. Ia menegaskan proyek Bendungan Bili-bili sebagai upaya konservasi air sekaligus pengendali banjir.
Meski begitu, banjir besar tahun 2019 terjadi karena aliran Sungai Jenelata yang belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu, keduanya sepakat bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama. Dengan demikian, seluruh rencana penanganan banjir akan Pemkot rancang bertahap selama lima tahun ke depan supaya Makassar terbebas dari banjir berulang.
