SudutMakassar.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar berhasil meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia sebagai salah satu pemerintah daerah terbaik dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima penghargaan tersebut langsung di Jakarta pada Kamis (15/5/2025). Kepala Inspektorat Kota Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti, Plt Sekda Nielma Palamba, dan Ketua DPRD Makassar, Supratman, mendampingi Wali Kota saat acara berlangsung.
KPK menilai Pemkot Makassar sebagai pemerintah daerah dengan komitmen kuat menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Penilaian tersebut menempatkan Pemkot Makassar di posisi ketiga dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Wali Kota Munafri Arifuddin menjelaskan, “KPK memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar dengan skor 87 dan kategori ‘Terjaga’.” Ia menambahkan, Pemkot Makassar terus memperkuat integritas birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengoptimalkan sistem pengawasan internal.
Appi, sapaan Wali Kota, mengucapkan rasa syukur atas penghargaan ini dan berjanji mendorong budaya antikorupsi di seluruh lini pemerintahan. “Seluruh elemen masyarakat dan OPD bekerja keras untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel,” katanya.
KPK mengapresiasi komitmen dan kinerja Pemkot Makassar dalam pencegahan korupsi. Penghargaan ini mencerminkan keseriusan Pemkot Makassar memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Munafri menyatakan, penghargaan ini menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program antikorupsi, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, dan pengawasan internal. Ia berharap prestasi ini memotivasi seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk terus meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi contoh nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi,” tegas politisi Golkar tersebut.
Appi juga menegaskan bahwa masalah di pemerintahan biasanya bermula dari pimpinan yang tidak menjalankan fungsi dengan baik. Ia menambahkan, pemimpin yang bersih, profesional, dan visioner akan membawa pemerintahan yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.(*)
