SudutMakassar.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memanfaatkan akhir pekannya dengan mengunjungi empat pulau terluar di wilayah Kota Makassar, Minggu (4/5/2025). Kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmennya dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di wilayah 3T (terluar, terpencil, dan terjauh).
Munafri yang akrab disapa Appi itu tidak sendiri. Ia turut didampingi oleh Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, serta sejumlah pejabat pemerintah kota. Empat pulau yang dikunjungi meliputi Pulau Langkai, Pulau Lanjukang, Pulau Lumu-Lumu, dan Pulau Bonetambu, yang semuanya berada di wilayah administratif Kecamatan Sangkarrang.
“Empat pulau ini memiliki potensi besar, tetapi kondisinya sangat memprihatinkan. Infrastruktur dasar masih minim dan perlu perhatian khusus dari pemerintah,” ujar Munafri.
Selama kunjungan, Munafri berdialog langsung dengan warga. Ia mendengar keluhan terkait akses pendidikan, kesehatan, dermaga, hingga transportasi laut. Di Pulau Langkai, misalnya, ia menyaksikan langsung kondisi dermaga yang rusak dan puskesmas yang tak lagi layak digunakan.
“Kami temukan dermaga yang putus, puskesmas yang justru bisa bikin sakit, dan sekolah yang belum mampu mencetak siswa kelas empat yang bisa membaca. Ini memerlukan solusi cepat,” jelasnya.
Munafri menegaskan, kunjungannya menjadi langkah awal untuk memastikan pembangunan di pulau-pulau tidak tertinggal dibandingkan wilayah daratan. Ia menyebut pembangunan harus merata, dan pelayanan publik di pulau akan menjadi prioritas dalam kebijakan Pemerintah Kota Makassar ke depan.
“Ini bukan sekadar kunjungan simbolis. Kami hadir untuk mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti setiap kebutuhan masyarakat pulau. Transportasi, kebutuhan pokok, hingga akses layanan dasar akan menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Kunjungan ini menandai babak baru pendekatan pelayanan publik Pemkot Makassar yang menjangkau wilayah kepulauan secara lebih aktif dan menyeluruh. Munafri berjanji akan memaksimalkan pelayanan untuk masyarakat pulau agar mereka merasakan keadilan pembangunan yang sama dengan warga di pusat kota. (*)
